Category: Blog

Your blog category

  • Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng

    Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjukkan aksi simbolis dengan memberi hormat kepada cicit Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Antasena Ramaputra Hoegeng, dalam upacara penganugerahan Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11).

    Momen ini berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Suyudi untuk diperkenalkan kepada keluarga besar almarhum Jenderal Hoegeng. Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada 19 tokoh bangsa yang berjasa besar.

    Antasena yang masih kanak-kanak mengawali dengan gestur hormat saat berhadapan dengan Presiden di Istana Negara. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo meminta Kapolri Suyudi mendekat, yang direspons sang Jenderal dengan lari kecil menuju lokasi perbincangan.

    Saat bertemu, Kapolri Suyudi membalas hormat Antasena dengan sikap sempurna dan menjabat tangan bocah tersebut dengan hangat. Suasana kekeluargaan menyelimuti pertemuan tersebut, mencerminkan kedekatan antara institusi Polri dengan keturunan salah satu tokoh paling ikonik di Korps Bhayangkara.

    Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang merupakan Kapolri ke-5 periode 1968-1971, dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas. Selain menghadiri upacara, Kapolri Suyudi juga melakukan ziarah ke makam Jenderal Hoegeng di TPBU Giri Tama, Kabupaten Bogor, pada hari yang sama.

    “Beliau teladan kejujuran,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.

    “He set an example that honesty must be maintained in every situation, including when a person has authority and position,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.

    Penganugerahan ini resmi ditetapkan melalui Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026. Hal ini menjadi pengakuan tertinggi negara atas dedikasi luar biasa Jenderal Hoegeng dalam menjaga marwah kepolisian selama masa pengabdiannya.

    Baca berita Media Alkhairaat “*Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng*” selengkapnya pada link https://media.alkhairaat.id/momen-kapolri-suyudi-beri-hormat-ke-cicit-jenderal-hoegeng/

    _Ikuti *Saluran WhatsApp* Media Alkhairaat | Inspirasi Kebaikan di https://s.id/whatsmal_
    _Beriklan sambil beramal bersama kami, *Advertising Media Alkhairaat* (AMAL) di https://s.id/adsmal_

  • Tingkatkan Pelayanan Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

    Tingkatkan Pelayanan Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

    Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

    Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
    Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

    Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

    “Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

    Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

    Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

    Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

    Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

    Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

    Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

    Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

  • Polisi Peduli Pendidikan Digelar Polda Metro Jaya di 35 Sekolah, Kapolda Komjen Prof. Dadang Ajak Siswa Berkarakter

    Polisi Peduli Pendidikan Digelar Polda Metro Jaya di 35 Sekolah, Kapolda Komjen Prof. Dadang Ajak Siswa Berkarakter

    JAKARTA—Polda Metro Jaya menggelar Program Polisi Peduli Pendidikan secara serentak di 35 sekolah di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Senin (9/11/2026).

    Dalam kegiatan itu Kapolda Metro Jaya Komjen Prof. Dadang Hartanto sambangi SMK Negeri 29 Jakarta untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada para siswa.

    Melalui kegiatan Polisi Peduli Pendidikan, Kapolda Dadang menyampaikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ia menekankan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

    Para siswa diajak membangun kedisiplinan, tanggung jawab serta karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. “Kewajiban kita adalah taat aturan,” ujarnya.

    Kapolda menjelaskan, kepatuhan harus tumbuh dari kesadaran diri, bukan semata-mata karena takut kepada polisi atau sedang diawasi. Menurutnya, aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan melindungi keselamatan bersama.

    Kapolda Komjen Dadang mencontohkan pentingnya penggunaan helm bagi anak yang dibonceng sepeda motor sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan. Ia juga mengingatkan para pelajar untuk bijak memilih pergaulan, menghindari tawuran, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

    Pada saat yang sama, Wakapolda dan pejabat utama Polda Metro Jaya turut memberikan edukasi di sejumlah sekolah lainnya. Materi yang disampaikan mencakup pencegahan perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba. Selain itu kekerasan seksual, kejahatan siber, bahaya judi online serta keselamatan berlalu lintas dan penggunaan media sosial.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto menyampaikan, kegiatan Polisi Peduli Pendidikan bertujuan membantu pelajar memahami berbagai risiko di lingkungan sekitarnya. Edukasi tersebut diharapkan dapat membekali siswa untuk menjaga diri, menghormati orang lain serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab.(

  • Kapolda Metro Komjen Pol Dadang Hartanto  Jaya Siapkan Penataan Kampung Bahari Bebas N4rkob4

    Kapolda Metro Komjen Pol Dadang Hartanto  Jaya Siapkan Penataan Kampung Bahari Bebas N4rkob4

    Pascapenggerebekan narkoba, Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah membahas penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penataan ini dilakukan untuk menghapus stigma Kampung Bahari sebagai ‘kampung narkoba’.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada penegakan hukum. Perbaikan lingkungan perlu disertai penyelesaian persoalan sosial agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.

    “Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Kapolda saat meninjau kawasan tersebut.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama KAI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menata Kampung Bahari. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

    Kapolda meminta masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut didata, termasuk kondisi hunian dan sumber penghasilannya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari pemilahan dan pengelolaan sampah agar proses penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka tanpa solusi.

    Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, pembersihan direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

     

    Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri menyampaikan pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan.

    Menurut Januri, perbaikan lingkungan juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.

     

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama KAI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menata Kampung Bahari. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pendataan kembali akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan alokasi program.

    Selain perbaikan fisik, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.

    Kapolda juga menyoroti perlunya solusi ekonomi bagi warga, termasuk pendampingan pengelolaan sampah dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan mata pencaharian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

    Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya mencegah peredaran narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat.

  • Polda Metro Gandeng KAI Tata Kampung Bahari, Hapus Stigma ‘Kampung N4rkob4’

    Polda Metro Gandeng KAI Tata Kampung Bahari, Hapus Stigma ‘Kampung N4rkob4’

    Pascapenggerebekan narkoba, Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah membahas penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penataan ini dilakukan untuk menghapus stigma Kampung Bahari sebagai ‘kampung narkoba’.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada penegakan hukum. Perbaikan lingkungan perlu disertai penyelesaian persoalan sosial agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.

    “Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Kapolda saat meninjau kawasan tersebut.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama KAI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menata Kampung Bahari. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

    Kapolda meminta masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut didata, termasuk kondisi hunian dan sumber penghasilannya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari pemilahan dan pengelolaan sampah agar proses penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka tanpa solusi.

    Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, pembersihan direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

     

    Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri menyampaikan pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan.

    Menurut Januri, perbaikan lingkungan juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.

     

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama KAI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menata Kampung Bahari. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pendataan kembali akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan alokasi program.

    Selain perbaikan fisik, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.

    Kapolda juga menyoroti perlunya solusi ekonomi bagi warga, termasuk pendampingan pengelolaan sampah dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan mata pencaharian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

    Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya mencegah peredaran narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat.

  • Polda Metro Gandeng KAI Tata Kampung Bahari, Hapus Stigma ‘Kampung N4rkob4’

    Polda Metro Gandeng KAI Tata Kampung Bahari, Hapus Stigma ‘Kampung N4rkob4’

    Pascapenggerebekan narkoba, Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah membahas penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penataan ini dilakukan untuk menghapus stigma Kampung Bahari sebagai ‘kampung narkoba’.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada penegakan hukum. Perbaikan lingkungan perlu disertai penyelesaian persoalan sosial agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.

    “Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Kapolda saat meninjau kawasan tersebut.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama KAI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menata Kampung Bahari. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

    Kapolda meminta masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut didata, termasuk kondisi hunian dan sumber penghasilannya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari pemilahan dan pengelolaan sampah agar proses penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka tanpa solusi.

    Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, pembersihan direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

     

    Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri menyampaikan pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan.

    Menurut Januri, perbaikan lingkungan juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.

     

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama KAI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menata Kampung Bahari. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pendataan kembali akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan alokasi program.

    Selain perbaikan fisik, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.

    Kapolda juga menyoroti perlunya solusi ekonomi bagi warga, termasuk pendampingan pengelolaan sampah dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan mata pencaharian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

    Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya mencegah peredaran narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat.

  • Sepekan Kegiatan Bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto,

     

    Sepekan Kegiatan Bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto,

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, memimpin rangkaian agenda intensif selama sepekan (26 Oktober – 1 November 2026) guna memperkuat kondusivitas, pelestarian lingkungan, dan sinergi kemasyarakatan di wilayah hukum Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin apel kesiapan pelayanan aksi penyampaian pendapat secara humanis, menggelar FGD terkait penarikan kendaraan oleh debt collector, menyosialisasikan pemanfaatan lubang resapan biopori, serta meninjau langsung program Bedah Rumah di Kampung Boncos bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.

    ​Selain fokus pada penataan lingkungan dan penegakan hukum, Kapolda Metro Jaya juga mengedepankan pendekatan humanis berbasis komunitas dan keagamaan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Shubuh Keliling di Masjid Jami Matraman, Jumat Keliling di Menteng, Minggu Kasih bersama jemaat HKBP Ress Sudirman, serta agenda “Sabtu Bahagia” bersama para pengemudi ojek online. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Kapolda Metro Jaya dalam mendengarkan aspirasi warga, mengedukasi generasi muda, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara inklusif.

    #KapoldaMetroJaya #SepekanBersamaKapoldaMetroJaya #SahabatDadangHartanto #KerjaMelayaniJakarta

  • Wujud Kepedulian Pesisir, Kapolres Kepulauan Seribu Pimpin Bedah Rumah Warga di Pulau Untung Jawa

    Wujud Kepedulian Pesisir, Kapolres Kepulauan Seribu Pimpin Bedah Rumah Warga di Pulau Untung Jawa

    ​KEPULAUAN SERIBU — Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Seribu menggelar aksi sosial program Bedah Rumah bagi warga kurang mampu di wilayah pesisir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., bertempat di RT 001/RW 003, Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Jumat (30/10/2026) sore.
    ​Program bedah rumah kali ini menyasar kediaman Ibu Faridah, seorang warga lokal yang kondisi tempat tinggalnya membutuhkan renovasi mendasar agar layak dan aman untuk dihuni.

    ​Turut hadir mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut antara lain Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Polairud, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan, Lurah Pulau Untung Jawa, Bhabinkamtibmas, serta dibantu personel Polsek, petugas Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat.

    ​Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan paket sembako serta bantuan dana pembangunan rumah secara simbolis dari Kapolres Kepulauan Seribu kepada Ibu Faridah. Selanjutnya, Kapolres bersama jajaran PJU dan tim gabungan lintas instansi secara simbolis merubuhkan bagian awal bangunan rumah untuk memulai proses rekonstruksi total.

    ​Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Wikha Ardilestanto menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk selalu dekat, peduli, dan hadir memberikan solusi atas kesulitan masyarakat di wilayah hukum Kepulauan Seribu.
    ​”Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya fokus pada pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, tetapi juga merangkul sisi kemanusiaan.

    Gotong royong bedah rumah untuk Ibu Faridah ini adalah bentuk sinergi kami bersama pemerintah kelurahan dan warga agar saudara kita dapat memiliki hunian yang lebih layak,” ujar AKBP Wikha.

    ​Proses pembangunan rumah Ibu Faridah akan terus dikawal secara bergotong-royong hingga selesai dan siap dihuni kembali. Seluruh rangkaian kegiatan peresmian awal bedah rumah di Pulau Untung Jawa berlangsung lancar, tertib, serta penuh suasana kehangatan dan kekeluargaan.